RUPST BNI Tetapkan Total Dividen Tunai Rp13,95 Triliun

Jakarta  – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu 26 Maret 2025. Rapat membahas dan menyetujui tujuh mata acara termasuk diantaranya penetapan penggunaan laba bersih 2024 (penetapan dividen tunai), persetujuan buyback saham, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo di Jakarta, Rabu (26/3/2025) menjelaskan bahwa RUPST menyampaikan sejumlah mata acara di antaranya:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan 2024 (Penetapan Dividen Tunai)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

RUPST menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan 2024 sebesar Rp21,46 triliun, di mana 65% dari laba bersih tersebut senilai Rp13,95 triliun atau Rp374 per saham akan dibayarkan secara proporsional sebagai dividen tunai.

Sedangkan 35% lainnya dari laba atau senilai Rp7,5 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan BNI Group ke depan. Perseroan akan menyetorkan Rp8,37 triliun sebagai dividen bagian Negara.

Persetujuan Buyback Saham

Rapat menyetujui pembelian kembali (Buyback) saham Perseroan sebesar-besarnya Rp1,5 triliun. Buyback dilakukan untuk memberikan indikasi kepada investor bahwa Perseroan memandang harga saham Perseroan saat ini tidak mencerminkan fundamental Perseroan.

RUPST menyetujui rencana pengalihan saham hasil buyback untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan dan/atau dalam rangka pengalihan lainnya sesuai persetujuan OJK.

”Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memperkuat engagement terhadap Perseroan sekaligus meningkatkan kinerja dan prinsip prudent-risk-taking dari manajemen dan pegawai,” kata Okki.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

RUPS Tahunan juga menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan di antaranya menyetujui pemberhentian dengan hormat Royke Tumilaar sebagai Direktur Utama BNI. RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama perseroan.

Selain itu, RUPS juga memberhentikan dengan hormat Novita Widya Anggraini dari jabatan sebagai Direktur Finance dan Mucharom dari jabatan Direktur Human Capital & Compliance.

Sejumlah nama baru masuk dalam jajaran direksi BNI antara lain Alexandra Askandar dan Abu Santosa Sudrajat. Selain itu, RUPST juga menetapkan Omar Sjawaldy Anwar sebagai Komisaris Utama BNI.

Dengan adanya persetujuan RUPST hari ini, susunan direksi BNI bertambah menjadi 13 dari sebelumnya 12 orang dan terdapat perubahan nomenklatur jabatan. Sedangkan susunan komisaris berkurang dari 11 menjadi 6 orang.

Berikut susunan lengkap perubahan pengurus perusahaan hasil RUPS hari ini:

Susunan Komisaris Setelah RUPST 2025

• Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen: Omar Sjawaldy Anwar
• Wakil Komisaris Utama: Tedi Bharata
• Komisaris: Suminto
• Komisaris: Donny Hutabarat
• Komisaris Independen: Vera Febyanthy
• Komisaris Independen: Didik Junaidi Rachbini

Susunan Direksi Setelah RUPST 2025

• Direktur Utama: Putrama Wahju Setyawan
• Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
• Direktur Finance & Strategy: Hussein Paolo Kartadjoemena
• Direktur Commercial Banking: Muhammad Iqbal
• Direktur Corporate Banking: Agung Prabowo
• Direktur Risk Management: David Pirzada
• Direktur Treasury & International Banking: Abu Santosa Sudrajat
• Direktur Network & Retail Funding: Rian Kaslan
• Direktur Kelembagaan: Eko Setyo Nugroho
• Direktur Consumer Banking: Corina Leyla Karnalies
• Direktur Human Capital & Compliance: Munadi Herlambang
• Direktur Information Technology: Toto Prasetio
• Direktur Operations: Ronny Venir

Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut efektif setelah mendapat persetujuan Fit and Proper Test dari OJK.

“Seluruh keputusan yang ditetapkan dalam RUPST BNI tahun 2025 ini menjadi landasan bagi kami untuk terus melanjutkan pertumbuhan kinerja yang sehat dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Okki. (ip)