Pemkot Cimahi// 18 April 2025 – Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan acara Sinkronisasi Kebijakan Politik Kepala Daerah Tahun 2025 di Depo Pendidikan Bela Negara, Rindam III/Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Acara ini diikuti oleh 70 pejabat struktural, terdiri dari Eselon II dan IIIA, serta melibatkan narasumber nasional dari Kemendagri, Lemhanas, dan Rektor IPDN.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pusat dan provinsi, serta memperkuat kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
“Kita tidak hanya membutuhkan pejabat yang pintar, tetapi mereka yang memiliki integritas, spiritualitas, dan kemauan untuk melayani dengan ikhlas,” tegas Ngatiyana.
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://bandungone.web.id/wp-content/uploads/2025/04/350-BONE.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara ini juga diisi dengan penyampaian visi dan misi pembangunan Kota Cimahi untuk lima tahun ke depan, yang terangkum dalam semangat CIMAHI MANTAP—Maju, Agamis, Nyaman, Teladan, Aman, dan Produktif. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 17 program strategis, mulai dari beasiswa pendidikan untuk 10.000 warga (BEWARA), penguatan 1.000 UMKM, pembangunan Cimahi Command Center, hingga layanan kesehatan dan sosial yang inklusif.
Ngatiyana juga menekankan pentingnya peran aktif setiap pemimpin unit kerja dalam menerapkan strategic leadership dan manajemen kinerja berbasis indikator terukur. “Tanpa sinergi dan loyalitas, program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal. Kita harus tegak lurus, berani, dan berorientasi pada pelayanan,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Ngatiyana juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain peningkatan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari target. Dengan mengacu pada visi Presiden dan Gubernur Jawa Barat, Ia mengajak seluruh peserta untuk bersatu padu dalam mencapai tujuan bersama yaitu Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Acara ini juga diisi dengan sesi diskusi yang melibatkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Pertahanan Nasional. Melalui sesi ini, diharapkan peserta dapat menggali lebih dalam mengenai kebijakan yang akan diterapkan, serta bagaimana implementasinya di lapangan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami tidak ingin hanya menjalankan program. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan menyentuh rakyat secara nyata,” pungkas Ngatiyana.
(Red)**
